Center For Islamics Studies - Pusat Studi Islam

Advertisement
You are here: Home arrow Home arrow Al-Syafi’i Bukan Penggagas Ushul Fiqh Pertama
Al-Syafi’i Bukan Penggagas Ushul Fiqh Pertama Print E-mail
Written by Muhammad Latif Fauzi, SHI, MSI   
Monday, 27 August 2007
A.     Pendahuluan

Ushul fiqh adalah ilmu yang sangat penting dalam menghasilkan hukum Islam yang responsif dan adaptif terhadap permasalahan kontemporer, karena ia merupakan ilmu yang berisikan kumpulan metode-metode, dasar-dasar, pendekatan-pendekatan, dan teori-teori yang digunakan dalam memahami ajaran Islam. Hal inilah yang menjadikannya menempati posisi sentral dalam studi keislaman, sehingga sering kali disebut sebagai the queen of Islamic sciences.[i]

Secara substansial dan teoritis, ushul fiqh telah ada sejak adanya fiqh,  karena fiqh mustahil muncul tanpa adanya sumber-sumber dan metode-metode yang digunakannya. Artinya, bahwa cikal bakal (embrio) ushul fiqh telah ada jauh sebelum masa imam madzhab. Namun demikian, ushul fiqh sebagai sebuah ilmu yang koheren dan sistematis, secara umum diakui baru muncul pada masa imam madzhab, khususnya al-Syafi’i dengan karyanya al-Risa>lah. Joseph Schacht lah yang telah menunjukkan “kesuksesan” al-Syafi’i dalam mengembangkan hukum, tidak saja berasal dari al-Qur’an taken for granted, tetapi juga bersumber pada sunnah Nabi.[ii]
Temuan Joseph Schacht, yang memberi penghargaan tinggi pada al-Syafi’i sebagai pendiri teori hukum yang bermanfaat pada masa pertengahan dan masa modern, telah mengantarkan para Islamisis untuk percaya begitu saja bahwa al-Syafi'i adalah father of Muslim jurisprudence dan pendiri teori hukum Islam, yang biasa disebut dengan ushul fiqh. Kitab al-Risa>lah karya al-Syafi’i dianggap sebagai model, baik bagi para ahli hukum maupun ahli teologi yang menulis tentang ushul fiqh. Walaupun teori hukum tersebut telah dikembangkan bahkan dimodifikasi pada periode setelahnya, tetap saja diakui sebagai prestasi al-Syafi’i. Bahkan sebuah diktum yang mengatakan “al-Syafi’i adalah ushul fiqh sebagaimana Aristoteles adalah logika” tetap valid sampai hari ini.

Inilah, menurut Wael B. Hallaq, yang menjadi bagian dari pengetahuan umat Islam selama ini. Tidak terdapat cukup bukti untuk mempertanyakan keberadaan ushul fiqh al-Syafi’i menjadi standar metodologi hukum aliran Sunni. Bahkan, tidak ada alasan untuk menguji abad ke-9, secara kronologis, sebagai era yang didominasi oleh pengaruh Syafi’iyyah yang sangat bersemangat menjaga keutuhan ajaran al-Syafi’i. Memang terdapat beberapa pemikiran hukum yang berbeda dari mainstream, seperti Dzahiriyah, namun satu per satu pemikiran itu hilang dari permukaan dan kemudian menjadi sangat marginal. Dengan demikian, kontinuitas antara teori al-Syafi’i dan ushul fiqih klasik terlihat berkembang sangat natural, terutama dalam hal yang berhubungan dengan persepsi terhadap al-Syafi’i, tidak hanya sebagai “master architect” hukum Islam tetapi juga sebagai ahli hukum yang telah membawa pemikiran hukum “liberal” pada abad ke-8 tunduk di bawah wahyu.[iii]

Asumsi terhadap kontinuitas ushul fiqih dan kedudukan al-Syafi’i inilah yang meniscayakan perlunya kajian lebih mendalam terhadap sumber-sumber sejarah. Ternyata, bukti historis pada periode awal dan pertengahan tidak hanya berbeda dengan asumsi ini, tetapi terlihat bertentangan. Pada ranah inilah, tulisan Hallaq membuktikan bahwa kita tidak memiliki alasan yang kuat untuk percaya bahwa kontinuitas itu ada; bahwa kontribusi al-Risa>lah karya al-Syafi’i dan teori hukumnya pada abad ke-9 sangatlah kecil; dan bahwa image terhadap al-Syafi’i sebagai pendiri ushul fiqih adalah kreasi belakangan.

 

B.     Al-Risa>lah Bukan Karya Ushul Fiqh Pertama

Untuk membuktikan tesisnya, Wael B. Hallaq membeberkan sejumlah fakta historis sebagai berikut:

1.      Ambiguitas penggunaan term us}u>l

Menurut Hallaq, tidak adanya karya ushul fiqh pada abad ke-9 merupakan kenyataan pahit. Itu berarti bahwa metodologi hukum Islam yang sistematis, komprehensif, dan organik baru muncul pada abad ke-10 dan seterusnya. Sebagai bukti, penulis kitab ushul fiqh yang muncul belakangan menyebutkan bahwa pada abad ke-9 tidak ada yang bisa diidentifikasi sebagai karya ushul. Memang ada beberapa ahli hukum seperti Nazzam, Daud al-Zahiri, dan Isa ibn Abban, tetapi mereka tidak memiliki karya di bidang ushul fiqh.[iv]

Selain itu, seseorang harus berhati-hati ketika mencari literatur ushul fiqh pada abad ke-9 karena term us}u>l ternyata memiliki penerapan makna yang luas. Ibn al-Nadim menyebutkan bahwa Abu Yusuf dan Syaibani memiliki karya ushul, tetapi keduanya memuat tentang hukum furu’, seperti sholat dan puasa. Al-Rabi’ ibn Sulayman yang meneruskan karya ushul al-Syafi’i melalui kitab al-Mabsu>t}, sebagaimana dijelaskan oleh Taj al-Din al-Subki, ternyata materi di dalamnya masih tetap berkutat tentang persoalan furu’iyyah. Begitu juga beberapa ulama’ lain, seperti Abu Yahya al-Saji yang menulis kitab Us}u>l al-Fiqh dan Ibn Maryam al-Aswani yang menulis Jumal al-Us}u>l al-Dalla ‘ala> al-Furu>’ fi al-Fiqh, tidak membahas tentang teori hukum tetapi tentang khilafiyyah dan doktrin-doktrin imam madzhab.[v]

2.      Al-Risa>lah karya al-Syafi’i jarang disebut dan belum mendapat respon pada abad ke-9

Baru setelah abad ke-9, al-Risa>lah mendapat sorotan dari masyarakat. Menurut Hallaq, terdapat terdapat tiga rujukan utama, yang salah satunya sering dikutip, terkait dengan perkembangan teori hukum pada abad ke-9, tentang karya al-Syafi’i khususnya. Pertama, pernyataan Ibn Hanbal yang menganjurkan Ibn Rahawayh untuk mempelajari al-Risa>lah. Sayangnya, statemen itu bertentangan dengan perkataan Ibn Hanbal sendiri ketika ditanya oleh murid al-Mawardi. Ia menyatakan bahwa ajaran dalam al-Risa>lah meragukan. Kedua, Abu Ali al-Za’farani, salah satu murid al-Syafi’i, yang mengatakan bahwa dia telah membaca al-Risa>lah patut dipertanyakan. Al-Risa>lah diselesaikan saat al-Syafi’i sudah berada di Mesir, padahal Abu Ali al-Za’farani mengikuti al-Syafi’i ketika masih mengajarkan qaul qadi>m di Hijaz. Ketiga, pernyataan Muzanni “Saya telah membaca al-Risa>lah selama 50 tahun dan setiap kali membaca saya selalu menemukan hal baru” sangat sulit dibuktikan kebenarannya.[vi]

Sangat aneh memang, jika sebuah karya ushul fiqh yang sejajar dengan logika Arsitoteles, seperti selama ini diasumsikan, pada salah satu abad yang sangat dinamis dalam sejarah intelektual Islam diabaikan begitu saja. Tetapi kenyataannya membuktian bahwa tidak adanya respon dan komentar terhadap al-Risa>lah telah menunjukkan bahwa karya al-Syafi'i tersebut memang marginal.

3.      Al-Risa>lah sebagai bentuk afirmasi al-Qur'an dan Sunnah bukan sintesa antara tradisionalisme dan rasionalisme.

Dalam bagian akhir, al-Risa>lah menawarkan sejumlah proposisi sebagai berikut: (1) hukum harus bersumber dari teks wahyu, (2) fungsi sunnah Nabi menjelaskan wahyu, (3) tidak ada kontradiksi antara Sunnah dan al-Qur'an, (4) dua sumber tersebut saling melengkapi secara hermeneutis, (5) hukum yang ditetapkan dari sumber yang qat'i bersifat pasti dan tidak ada celah untuk diperdebatkan, walaupun ketetapan hukum melalui qiyas dan ijtihad sangat mungkin diperdebatkan, dan (6) prosedur qiyas dan ijtihad serta instrumen pendukungnya diambil dari teks.[vii]

Menurut Hallaq, proposisi di atas hanya bersifat elementer dan tak menentu. Secara substantif, al-Risa>lah tidak banyak menawarkan metode yang sistematis. Meskipun konsep qiyas dan ijtihad merupakan tawaran terbaik dari al-Risa>lah, tetap saja bersifat artifisial dan lebih memberikan penjelasan tentang bagaimana ahli hukum lainnya dapat belajar dan mengambil konsep tersebut.

Hallaq juga mengatakan bahwa kontribusi al-Syafi'i sebagai ulama' masa pertengahan adalah kegigihannya dalam mengafirmasi firman Tuhan dan sunnah Rasul sebagai sumber hukum Islam tertinggi. Jika ada tesis yang mengatakan bahwa upaya al-Syafi'i sebenarnya sudah dilakukan oleh orang sebelumnya, maka berarti itu bukan prestasi al-Syafi'i. Harus diakui bahwa langkah al-Syafi'i itu bukanlah sintesa antara rasionalisme yang enggan menerima sunnah Nabi dan tradisionalis yang menolak peran akal dalam menetapkan hukum.[viii]

Setelah memaparkan sejumlah data historis sekitar abad ke-9 dan ke-10 untuk menolak keberadaan al-Syafi’i sebagai pendiri ushul fiqh dan al-Risa>lah sebagai kitab ushul fiqh pertama, Wael B. Hallaq kemudian menyimpulkan beberapa point berikut:

Pertama, menurut Hallaq, membaca sejarah kitab al-Risa>lah al-Syafi’i harus dihubungkan dengan munculnya ushul fiqh sebagai ilmu yang terstruktur dan independen. Sebagai sebuah metodologi, ushul fiqh merupakan sintesa antara akal dan wahyu. Yang pertama merupakan perangkat untuk menafsirkan yang kedua sehingga hukum yang akan ditentukan dapat diketahui. Elemen-elemen yang ada dalam ushul fiqh, berupa epistemologi, teori bahasa, ijma’, qiyas, ijtihad, taqlid, dan sebagainya, terhubungkan secara sistematis dan jika salah satu elemennya tidak ada, maka akan mengakibatkan ketimpangan dalam metodologi hukum. Karena itu, ushul fiqh sebagai suatu metodologi hukum lebih besar daripada sejumlah bagian-bagian pendukung di dalamnya.[ix]

Beberapa sumber menunjukkan bahwa metodologi ini, dengan semua perangkat di dalamnya, belum ada pada abad ke-9. Kesimpulan ini diperkuat dengan bukti lain bahwa pada abad itu ternyata keberadaan al-Risa>lah sangat marginal, tidak ada respon maupun kritik terhadapnya. Pada awal abad ke-10 lah, ushul fiqh mulai berkembang dan secara simultan al-Risa>lah berhasil mengundang beberapa respon, paling tidak terdapat dua karya yang menolak.

Kedua, al-Risa>lah sebagai artikulasi metodologi hukum al-Syafi’i telah menambah perbedaan atau mementahkan usaha pertama yang melakukan sintesa antara kemampuan akal manusia dan perpaduan wahyu sebagai sumber dasar hukum. Karena hukum Islam akhirnya menerima sintesa ini, kita telah “dipaksa” percaya bahwa al-Syafi’i adalah penggagas ushul fiqh. Padahal, pada saat itu hanya sedikit saja sintesa al-Syafi’i yang muncul. Mungkin telah terjadi simplifikasi pemikiran bahwa sintesa al-Syafi’i, yang berusaha melakukan rekonsiliasi antara kubu tradisionalis dan rasionalis, diadopsi dari dua aliran itu.[x]

Teori al-Syafi’i tersebut seakan-akan telah menggugurkan keberadaan dua kubu tersebut. Realitasnya, fakta membuktikan sebaliknya bahwa sintesa al-Syafi’i tetap menjadi pandangan yang minoritas. Kalangan tradisionalis menolak teori qiyasnya dan kelompok rasionalis segan untuk menerima tesa al-Syafi’i bahwa wahyu adalah sumber hukum utama dan pemikiran manusia sebagai sumber berikutnya. Baru pada akhir abad ke-9, dua aliran ini semakin mendekat dan di situlah muncul sintesa antara keduanya. Dengan munculnya sintesis inilah ushul fiqh mulai berkembang. Ketika disiplin ilmu ini dikembangkan oleh Sayrafi, Qaffal, dan lainnya, sintesa yang dirumuskan al-Syafi’i pada abad sebelumnya menjadi relevan. Al-Syafi’i kemudian menjadi penggagas ushul fiqih.

Akhirnya, Wael B. Hallaq merumuskan dua implikasi penting berdasar dua kesimpulan di atas. Pertama, kesuksesan al-Syafi’i seharusnya tidak dibawa terlalu jauh. Dia berhasil menawarkan sintesa antara rasionalisme dan tradisionalisme, tetapi tawarannya tidak relevan sampai abad berikutnya. Selayaknya ucapan terima kasih bukan diberikan kepada al-Syafi’i, tetapi kepada Ibn Surayj, Sayrafi, dan Qaffal yang telah melakukan kombinasi antara yang terjadi pada akhir abad ke-9 dan awal abad ke-10. Dengan kata lain, teori hukum ala al-Syafi’i bukanlah poin utama dalam hukum Islam, tetapi lebih merupakan tahapan tengah antara idea sederhana yang dibangun pada awal abad ke-8 dan puncak idea setelah ia meninggal. Kedua, yang perlu lebih ditekankan adalah pentingnya abad ke-9 dalam sejarah teori hukum Islam. Abad ini, tidak kurang dari abad ke-8, telah membuktikan bahwa hukum Islam merupakan kajian yang selalu dapat berkembang di masa depan.[xi]

 

C.     Kritik “Kecil” terhadap Wael B. Hallaq

Penjelasan dan data-data historis yang diajukan Hallaq memang terkesan sangat lengkap dan valid untuk mengatakan bahwa al-Syafi'i bukan penggagas usul fiqh yang pertama. Tetapi, menurut reviewer, terdapat beberapa hal yang mungkin terabaikan oleh Hallaq.

Pertama, memang terjadi perbedaan pendapat mengenai siapa pendiri ushul fiqh pertama kali. Suatu pendapat mengatakan bahwa ushul fiqh telah ada dan berkembang sejak sebelum al-Syafi’i, karena itu, ia hanya sebagai  salah satu dari sejumlah ulama yang berperan dalam perkembangan ushul fiqh, bukan pendirinya.[xii] Namun pendapat lain mengatakan bahwa al-Syafi’i adalah pendiri ushul fiqh. Hal ini dikarenakan, meski sebelumnya sudah ada ushul fiqh, namun sebagai sebuah ilmu yang sistematis dan koheren yang memenuhi syarat-syarat ilmu, baru terbentuk pada masa al-Syafi’i.[xiii] Kendati tentu saja, struktur dan sistem pembahasan dalam al-Risa>lah tidak sesuai dengan idealisasi Wael B. Hallaq. Yang adil adalah bahwa menguji atau menilai sesuatu yang lampau harus disesuaikan dengan kondisi saat itu.

Kedua, melihat fenomena ushul fiqh sebagai sebuah ilmu yang tersistem dan komprehensif yang baru disusun pada abad ke-10 seharusnya tidak dimaknai terpisah dari abad-abad sebelumnya. Ibn Surayj, Sayrafi, dan Qaffal yang pertama menulis ushul fiqh, seperti klaim Hallaq, ternyata murid al-Syafi'i. Itu bisa dipahami bahwa sangat mungkin ide dan pemikiran mereka, secara langsung atau tidak, terpengaruh oleh al-Syafi'i.

 

D. Daftar Pustaka

 

Imran Ahsan Khan Nyazee, Theories of Islamic Law, Pakistan: Islamic Research Institute and International Institute of Islamic Thought, 1945.

John Burton, The Sources of Islamic Law: Islamic Theories of Abrogation, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1990.

Akh Minhaji, “Reorientasi Kajian Usul Fiqh”  dalam Jurnal Al-Jami’ah No. 63/VI tahun 1999.

Joseph Schacht, The Origin of Muhammadan Jurisprudence, Oxford: Oxford University Press, 1965. 

Wael B. Hallaq, “Was al-Shafi’i the Master Architect of Islamic Jurisprudence?” dalam Law and Legal Theory in Classical and Medievel Islam, (USA: Ashgate, 2000), hlm. 587-588.

Mushthafa  Ibrahim al-Zalami, Dala>lat al-Nus{u>s{ wa T{uruq Istinba>t al-Ah{ka>m fi> Daw’ Us{u>l al-Fiqh al-Isla>mi>, Baghdad: Mathba’ah Asad, 1973

George Makdisi, “The Juridical Theology of Sufi: Origins and Significance of Ushul al-Fiqh,” Studia Islamica 59, 1984.

Muhammad Abu Zahrah, Us{u>l al-Fiqh, Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1987.

Muhammad Hasyim Kamali, Principle of Islamic Jurisprudence: The Islamic Texts Society, Cambridge: Green Street, 1991.

[i] Mengenai urgensi ushul fiqh dalam wacana pemikiran hukum Islam, baca, misalnya, Imran Ahsan Khan Nyazee, Theories of Islamic Law, (Pakistan: Islamic Research Institute and International Institute of Islamic Thought, 1945), hlm. 3; John Burton, The Sources of Islamic Law: Islamic Theories of Abrogation, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1990); Akh Minhaji, “Reorientasi Kajian Usul Fiqh”  dalam Jurnal Al-Jami’ah No. 63/VI tahun 1999, hlm. 15.

[ii]  Lihat Joseph Schacht, The Origin of Muhammadan Jurisprudence, (Oxford: Oxford University Press, 1965).

[iii] Wael B. Hallaq, “Was al-Shafi’i the Master Architect of Islamic Jurisprudence?” dalam Law and Legal Theory in Classical and Medievel Islam, (USA: Ashgate, 2000), hlm. 587-588.

[iv] Ibid., hlm. 588.

[v] Ibid., hlm. 589.

[vi] Ibid., hlm. 590.

[vii] Ibid., hlm. 592.

[viii] Ibid., hlm. 593.

[ix] Ibid., hlm. 600.

[x] Ibid., hlm. 600-601.

[xi] Ibid., hlm. 601.

[xii] Baca, misalnya,  Mushthafa  Ibrahim al-Zalami, Dala>lat al-Nus{u>s{ wa T{uruq Istinba>t al-Ah{ka>m fi> Daw’ Us{u>l al-Fiqh al-Isla>mi>, (Baghdad: Mathba’ah Asad, 1973), hlm. 4;  George Makdisi, “The Juridical Theology of Sufi: Origins and Significance of Ushul al-Fiqh,” Studia Islamica 59 (1984), hlm. 6-7.

[xiii] Baca, misalnya, Muhammad Abu Zahrah, Us{u>l al-Fiqh, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1987), hlm. 13; Muhammad Hasyim Kamali, Principle of Islamic Jurisprudence: The Islamic Texts Society, (Cambridge: Green Street, 1991), hlm. 5.
Last Updated ( Friday, 13 March 2009 )
 
< Prev   Next >

Studi Buku

Image
Read more...
 

Statistics

Visitors: 178527