Center For Islamics Studies - Pusat Studi Islam

Advertisement
You are here: Home arrow Gender Equality Project arrow Latar Belakang
download Proposal Riset PSI UII

LATAR BELAKANG

A. Kondisi-Kondisi Ketidakadilan dan Ketidaksetaraan Gender Dalam Keluarga
Pemberitaan media massa, laporan data, serta analisis dari pemerintah, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat dalam tahun-tahun terakhir ini membenarkan maraknya praktik kekerasan rumah tangga. Suami, istri, anak, dan anggota keluarga telah menjadi korban atau pelaku itu sendiri. Kasus operasi face-off Lisa (Siti Nur Jazilah) di RSUD Soetomo, Surabaya, Jawa Timur, yang mengungkap perceraian di dalam keluarga Mulyono ; kasus almarhum Ari Anggara tahun 1980-an sebagai anak yang menjadi korban kekerasan ; kasus ”Lara,” gadis kelas 2 SMP yang empat tahun dipekerjakan ibu kandungnya sebagai pelacur di Jakarta Selatan, DKI , dan kasus yang lain.

Berlakunya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, semenjak 22 September 2004, diharapkan banyak pihak dapat menjadi jaminan hukum bagi perlindungan anggota keluarga, khususnya perempuan, dari segala tindak kekerasan dalam rumah tangga. Faktanya, laporan angka kekerasan dalam rumah tangga mengalami kenaikan. Dengan menganalisis Laporan Komnas Perempuan 2005 , terdapat peningkatan angka kekerasan dalam rumah tangga 45 % dibanding tahun sebelumnya. Terdapat 14.020 dari 20.291 kasus yang ditangani 215 lembaga di 29 propinsi di Indonesia, termasuk di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dari sejumlah lembaga menunjukkan adanya peningkatan. Rekapitulasi yang dilakukan oleh Rahima memaparkan data berikut : Mitra Perempuan Women’s Crisis Centre di Jakarta telah menerima pengaduan 879 kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, untuk rentang waktu 1997-2002, di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya. Faktanya, 69 % lebih pelakunya adalah suami korban. Sedangkan Rifka Annisa Women’s Crisis Centre menerima pengaduan 994 kasus kekerasan terhadap istri di Yogyakarta dan Jawa Tengah selama 1999-2000. Penanganan LBH APIK Jakarta terhadap perempuan korban kekerasan juga mengalami peningkatan: Tahun 2000 menangani 343 kasus, 2001 sebanyak 471 kasus, 2002 sebanyak 530, 2003 sebanyak 627, 2004 sebanyak 817, dan tahun 2005 sebanyak 1046 kasus kekerasan. Demikian halnya di Jember Jawa Timur, sebagaimana data GPP (Gerakan Peduli Perempuan) Jember, 2006. Dengan menganalisis isi pemberitaaan koran Radar Jember dan Harian Surya pada Mei 2005 – Maret 2006, terjadi 55 kasus. Modus kekerasan terhadap perempuan adalah pencabulan, penganiayaan fisik, pemerkosaan dengan kekerasan, pengelupasan batok kepala, dan luka memar pada vagina. Umur korban antara 4–30 tahun, dengan pelaku yang berumur dari 12–72 tahun.

Pada kasus yang lain, kawin paksa dan/atau kawin usia dini juga menyajikan data yang niscaya ditelaah lebih bijaksana. Media massa memberitakan praktik kawin kontrak atau nikah sirri di sejumlah tempat beberapa waktu yang lalu . Demikian juga terhadap praktik poligami. Dalam “RAND Corporation report on Civil Democratic Islam,” tulisan Sheryl Bernard sebagai bahan masukan penyusunan strategi politik AS terhadap Islam, disebutkan bahwa kaum fundamentalis Islam menerapkan poligami. Oleh karena itu, poligami ditetapkan sebagai musuh utama kebijakan luar negeri AS . Hal ini yang memperuncing pro-kontra terhadap “polygamy award” versi Puspo Wardoyo .

Paparan data dan contoh kasus di atas dapat diperpanjang dan ditambah. Praktik ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender dalam keluarga nyata-nyata telah menjadi permasalahan bersama. Himbauan, pernyataan, dan rencana aksi sudah menjadi bahasa masyarakat untuk memperbaiki kondisi-kondisi keluarga. Kecaman Majelis Ulama Indonesia tentang segala bentuk penayangan, pemuatan gambar, visual, program dan berita pornografi di media massa, baik cetak maupun elektronik dapat dipahami sebagaimana fatwa PB Nahdlatul Ulama tentang pengharaman infotainment . Taushiyah telah menjadi insentif moral untuk menyelamatkan kondisi-kondisi keluarga dewasa ini.

B. Pembangunan dan Pemberdayaan Gender
Sebagai agenda, program, dan kebijakan bersama untuk membangun kondisi-kondisi keluarga yang secara normatif lebih baik, pembangunan dan pemberdayaan gender sebagai unit analisis dan agregat kepentingan diharapkan dapat menjadi alternatif jawaban. Gender dalam hal ini dipahami sebagai perbedaan peluang, peran, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki sebagai hasil konstruksi sosial dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Sehingga, capaian kinerja pembangunan dan pemberdayaan gender diharapkan mampu mencitrakan dan menyatakan kondisi-kondisi keluarga yang berkeadilan dan berkesetaran gender. Untuk menelaah keadilan dan kesetaraan gender, berikut ini disajikan basisdata kondisi-kondisi keluarga.

Pembacaan data AKB (Angka Kematian Bayi) dan sebaliknya AKI (Ancaman Kematian Ibu) di Indonesia saat mengandung atau melahirkan membutuhkan kebijakan serius . Hasil Sensus Penduduk 1980-2000 memperlihatkan kecenderungan menurunnya angka kematian bayi. Pada 1980 terdapat 118 bayi laki-laki meninggal dari 1000 bayi yang lahir hidup, jauh lebih banyak dibanding bayi perempuan yaitu 100 per 1000 kelahiran hidup. Dan pada 2000, kematian bayi berhasil diturunkan lebih dari setengahnya, yaitu masing-masing menjadi 53 dan 41 bayi laki-laki dan perempuan dari 1000 kelahiran hidup. Perbaikan AKB karena didukung oleh meningkatnya indikator-indikator lain terkait dengan kesejahteraan dan perlindungan anak, yaitu status gizi, jumlah anak yang mendapatkan Air Susu Ibu, dan imunisasi. Sebaliknya, AKI di Indonesia jauh lebih tinggi dari perkiraan Population Reference Bureau. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 1994 mencatat bahwa dalam kurun waktu 3 tahun sebelum survey, diperkirakan sebanyak 390 ibu meninggal dari 100.000 kelahiran hidup. Angka ini terus bergerak turun pada 1997 dan 2002-2003 menjadi 334 dan 307 per 100.000 kelahiran hidup. Dengan kata lain, ada 2 ibu meninggal setiap jam akibat proses melahirkan pada 2002-2003 .