KEBIJAKAN PUBLIK RAMAH GENDER
 Kecenderungan sikap masyarakat DIY menilai perempuan pantas dan kuat menjadi pemimipin di ruang publik, artinya masyarakat DIY tidak memandang relasi laki-laki dan perempuan sebagai subordinat. Dengan perkataan lain, sikap masyarakat DIY cenderung setara dan adil gender.
Demikian antara lain risalah hasil penelitian PSI UII yang disampaikan dalam Talk Show Interaktif "Kebijakan Publik Ramah Gender" di Jogja TV. Acara ini menghadirkan pembicara Direktur Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia (PSI UII) Drs. Aden Wijdan SZ, M.Ag dan dr. Andung Prihadi, M.Kes, Asisten Sekretaris Daerah Administrasi Umum DIY. Acara yang disiarkan langsung oleh Jogja TV dan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 April 2008 ini dihadiri pula oleh Penyuluh dari KUA Ngemplak, Sri Hermayanti, Drs. H. Kusnanto, MA dari Urais Depag, perwakilan dari tokoh lima agama, dan PKBI Lentera DIY. Selain risalah hasil penelitian diatas, ada 3 hal pernyataan posisi PSI UII dalam hal Kebijakan Publik Ramah Gender yang disampaikan oleh Bapak Aden Wijdan, yaitu: kecenderungan masyarakat DIY tidak memandang lebih penting bagi pihak laki-laki atau sebaliknya dalam hal pendidikan, kecenderungan sikap masyarakat DIY menilai pengupahan bagi perempuan lajang atau perempuan bersuami tidak pantas dibedakan, dan kecenderungan masyarakat DIY tidak memiliki pengetahuan yang cukup soal pembiayaan pembangunan yang bersumber APBN. |
|
Last Updated ( Saturday, 01 August 2009 )
|
